Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) Tingkat Dasar

Tanggung jawab dari sebuah pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas. Upaya mewujudkan kualitas lulusan dapat dilakukan dengan mempersiapkan kurikulum sesuai tuntutan pengguna lulusan sehingga para lulusan mampu bersaing dalam pangsa kerja secara Profesional.

Pemerintah telah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional indonesia (KKN) sebagai dasar penyusunan kurikulum melalui Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia (KKNI) untuk melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum yang disusun untuk setiap Program Studi dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Berdasarkan Kurikulum tersebut telah terjadi perubahan cara pandang dalam mengukur kompetensi lulusan, yaitu tidak hanya ditentukan dari ijazah dan Transkrip Nilai tetapi juga dimilikinya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan Pendidikan/Pelatihan Keterampilan tertentu, sebagaimana disyaratkan dalam Permendikbud No. 73 Tahun 2013, Permendikbud No. 49 Tahun 2014, dan Permendikbud No. 81 Tahun 2014.

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Sejak Tahun 2005 telah menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan DPP IPHI, DPP PERADI, dan DPP AAI. Sejak Tahun 2011 juga telah menyelenggarakan Pelatihan Mediator dengan IICT (Pokja Mahkamah Agung RI).

Seiring dengan tuntutan stakeholders akan lulusan Sarjana Hukum (S1) terutama yang akan memasuki dunia pemerintahan dituntut kemampuannya untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan. Dunia legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) memerlukan keahlian dalam pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah’ bahkan di tataran pemerintahan Desa pun diperlukan Sarjana Hukum yang mampu membuat Peraturan Desa.

Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa memandang perlu untuk menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) Tingkat Dasar bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik lndonesia sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama tertanggal 22 September 2016.

Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) Tingkat Dasar tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa tetapi juga dapat diikuti oleh peserta dari luar institusi.

Tujuan Pelatihan

1. Tujuan Umum

Memberikan pemahaman dan keterampilan menyusun Peraturan Perundang-Undangan pada level dasar.

2. Tujuan Khusus.

a. Pembelajaran teori, yakni memberikan pembekalan konseptual mengenal dasar ilmu perundang-undangan dan landasan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Pembelajaran praktikal, yakni memberikan pembekalan keterampilan di dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Pembelajaran analisis, yakni memberikan pembekalan analisis terkait dengan isu aktual dalam bidang Peraturan Perundang-Undangan.

Pengajar/Instruktur 

Pengajar/Instruktur Pelatihan Legal Drafting Tingkat Dasar terdiri dari: para akademisi (Dosen Fakultas Hukum Unwar dan UNUD yang memiliki kompetensi di bidang peraturan perundangundangan), serta praktisi dari Kementerian Hukum & HAM dan Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Bali.

Pendaftaran

Pendaftaran Pelatihan Legal Drafting Tingkat Dasar dilaksanakan dari tanggal 2 Juni s/d. 2 September 2017.

Materi Pelatihan

Materi Pelatihan Penyusunan Per -UU-an (Legal Drafting) Tingkat Dasar :

  1. llmu Perundang-Undangan
  2. Landasan Konstitusional pembentukan Per-UU-an
  3. Landasan Kewenangan Pembentukan Per-UU-an
  4. Kewenangan dalam Pembentukan Per-UU-an
  5. Sejarah Pembentukan Per-UU-an di Indonesia
  6. Politik Hukum Pembentukan Per-UU-an
  7. Jenis, Hirarki, dan Fungsi Per-UU-an, dan Legislasi Semu/Peraturan Kebijakan
  8. Proses Pembentukan Per-UUan (Menurut UU No_ 12 tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014)
  9. Proses Penyusunan Peraturan daerah
  10. Perencanaan Hukum Nasional
  11. Ceramah: Reformasi Hukum di Indonesia
  12. Ceramah: Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah
  13. Pengantar dan Metode Penyusunan Naskah Akademik, Teknik Penyusunan Naskah Akademik, dan Teknik Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik.
  14. Evaluasi dan Analisis Peraturan PerundangUndangan
  15. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
  16. Teknik Penyusunan Per-UU-an
  17. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan
  18. Pilihan Kata/Istilah
  19. Perumusan Sanksi (Administrasi) dalam Per-UUan
  20. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Per-UU-an.
  21. Materi lain: Pengarahan, Pre Test, Seminar, Evaluasi/Ujian.

Persyaratan

  1. Mengisi formulir pendaftaran
  2. Foto Copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir
  3. Pas foto terbaru berwarna latar belakang merah ukuran 3×4 dan 4×6 @ 3(tiga) lembar
  4. Foto copy KTP 2 (dua) lembar

Biaya Pelatihan 

Biaya Pendaftaran                   :Rp. 500.000

Biaya Operasional Pelatihan :Rp. 5.000.000

Jumlah                                       :Rp. 5.500.000 

Pembayaran dilakukan melalui Ibu A.A. SgLaksmi Dewi, SH.,MH. di Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ll. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan (Legal Drafting) Tingkat Dasar diselenggarakan selama 12 hari kerja dari tanggal 25 September s/d 7 Oktober 2017, Pk. 08.00-17.00 Wita.

Tempat Pelaksanaan pelatihan adalah Ruang Kuliah/Lab/Rapat Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Gedung A Lantai Ill Unwar, JI. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar.

 

CP : Puspautari

  • 087 761 744 787
  • 089 637 970 721