FH Unwar Gelar Kuliah Umum Daring Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Dimensi Demokrasi Pancasila

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) menggelar Kuliah Umum dengan tema “Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Dimensi Demokrasi Pancasila” secara daring, Sabtu (27/2). Dipusatkan di FH Unwar, Kuliah Umum ini menghadirkan narasumber Guru Besar Fakuktas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH., yang dimoderatori Dr. I Made Arjaya, SH.,M.H.

Dekan FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH., mengungkapkan bahwa di masa pandemi Covid-19 sistem pembelajaran dilakukan secara daring (online). Mahasiswa dan dosen jarang bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, guna menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas lulusan, Kuliah Umum sangat penting diberikan. Apalagi, materi yang disampaikan diberikan oleh narasumber yang sangat kompeten dibidangnya. Sehingga, wawasan mahasiswa maupun dosen bisa lebih luas terkait dengan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Dimensi Demokrasi Pancasila di Indonesia.

Dikatakan, pasca reformasi masih ada “kegalauan” tentang sistem pemerintahan presidensial yang dikemas melalui Undang-Undang Partai Politik, MD3, maupun Undang-Undang Kepresidenan, Undang-Undang dan lainnya. Sebab, setiap tahun ada perubahan Undang-Undang yang dikehendaki oleh Partai Politik yang mempunyai ruang untuk mengubah itu. Sehingga, memunculkan syarat presiden, yaitu presiden threshold (minimal 25 % dukungan) agar bisa mencalonkan diri menjadi calon Presiden.

Selain itu, dikatakan bahwa dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki hak prerogatif. Dimana, presiden dapat menentukan langsung kebinetnya tanpa dihalangi oleh siapapun. “Seiring dengan perkembangan zaman demokrasi yang selalu berubah-ubah partainya sedikit akan mempengaruhi sistem presidensial, karena bagaimanapun gejolak sebelum pemilu terkait siapa mendapatkan apa harus melalui Partai Politik. Sehingga yang terpental dari partai politik akan membentuk dan memunculkan partai-partai baru, dan inilah yang menyebabkan kurang stabilnya pemerintahan. Karena esensi dari Partai Politik itu mencari kekuasaan,”ujar Prof. Budiartha.

Dalam mencari kekuasaan, lanjut Prof. Budiartha, bahwa akan menimbulkan gesekan-gesekan dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin atau pemegang kekuasaan yang mampu mengkonsolidasi dan mengapresiasi demokrasi dengan luwes melalui musyawarah mufakat sesuai dengan demokrasi Pancasila, tanpa memaksakan kehendak. “Semoga dengan pemahaman yang diberikan narasumber bisa memberikan civitas Fakultas Hukum Unwar pemahaman agar berfikir tentang demokrasi Pancasila dalam kerangka menegakkan UUD 1945 yaitu Sistem Pemerintahan Presidensial,”pungkasnya.

Please follow and like us: