Kuliah Umum FH Unwar Notaris sebagai Pengemban Layanan Amanat Kepercayaan dalam Transaksi Elektronik

KULIAH UMUM – Dehan FH Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H: (tengah) didampingi para Wakil Dehan dan para dosen FH Unwar berfoto bersama narasumber Dr. Edmon Makarim; S.Kom., S.H., LL.M. (6 dari kanan}pada kuliah
umum

ERA revolusi industri 4.0 ditandai dengan basis digital (online). Segala- bentuk kegiatan dapat dilakukan dengan meman¬faatkan kecanggihan teknologi informasi. Bahkan, transaksi dapat dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, Undang-undang ITE tentang transaksi elektronik sangat urgen dibutuhkan untuk melindungi kedua belahpihak dalam melakukan traiisaksi elektronik. Notaris sebagai pengemban layanan publik mempunyai andil besar dalam transaksi elektronik tersebut, sehingga kedua belah pihak merasa aman dan nyaman dalam melakukannya.

Hal inilah yang dibahas Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) dalam kuliah umum bertajuk “Notaris sebagai Pengemban Layanan Amanat-Kepercayaan (Trust Services) dalam Transaksi Elektronik” di ruang Jaya singha Mandapa FH Unwar, Kamis (21/11) kemarin. Kuliah umum ini menghadirkan narasumber pakar cyber law yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (FH UI) Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. Kuliah umum diikuti mahasiswa S-1 dan S-2 Ilmu Hukum, serta mahasiswa S-2 Magister Kenotariatan.

Dekan FH Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. mengatakan kuliah umum yang digelar sekaligus untuk melakukan penjajakan kerja: sama yang intensif dan efektif dengan FH UI.
Dekan FH Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. mengatakan kuliah umum yang digelar sekaligus untuk melakukan penjajakan kerja: sama yang intensif dan efektif dengan FH UI.

Dekan FH Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. mengatakan kuliah umum yang digelar sekaligus untuk melakukan penjajakan kerja: sama yang intensif dan efektif dengan FH UI. Dijelaskan, saat ini transaksi elektronik banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan instrumen secara yuridis untuk melandasi transaksi e-commerce atau elektronik tersebut. Hal ini sangat penting untuk membuktikan keabsahan transaksi ketika persoalan hukum muncul. Di sisi lain, dari aspek hukum kenotariatan, notaris sebagai pelayan publik yang membuat akta di hadapan para pihak harus sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

“Inilah yang diperlukan penyesuaian perundang-undangan tentang Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-undang ITE danjuga dengan Undang-undang Perdagangan atau e-commerce. Apalagi, e-commerce ini sudah menjadi sebuah kebutuhan di era global saat ini bahwa orang-orang tidak lagi tukar-menukar barang dengan barang, barang dengan uang secara langsung, tetapi sudah kebanyakan transaksi ini dilakukan melalui elektronik a tau dengan bahasa lain e-commerce atau perdagangan melalui elektronik,” tandas Dr. Budiartha.

Oleh karena itu, lanjut Budiartha, dibutuhkan suatu pengaturan agar keabsahan transaksi. elektronik ini memiliki kekuatan secara hukum apabila terjadi persoalan di kemudian hari. Melalui kuliah umum ini, diharapkan mampu menambah wawasan para mahasiswa Ilmu Hukum dan Kenotariatan tentang peran notaris sebagai pejabat publik. yang dipercaya dalam pembuat akta transaksi elektronik.

Dr. Edmon Makarim mengatakan, saat ini UU ITE tentang transaksi elektronik di Indonesia sudah sangat memadai
Selain itu, dalam perkembangannya UU ITE juga: ada penambahan dari segi UU Perda¬gangan Nomor 7 Tahun 2014 yang diamanatkan ada peraturan pemerintah tentang transaksi perdagangan manusia melalui sistem elektronik yang merupakan komplementer dari UU ITE. Menariknya, sejarah mencatat bahwa UU ITE juga dikenal sebagai Omnibus Law.

 

Please follow and like us: