Peran LPD Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Adat Menjadi Tema Seminar Nasional FH Unwar.

Peran LPD Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Adat Menjadi Tema Seminar Nasional FH Unwar.

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyelenggarakan Seminar Nasional serangkaian HUT FH Unwar ke 34 Tahun 2018 dengan tema “Peranan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Keuangan Komunal dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Adat” pada hari Selasa, 18 Desember 2018 di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar.

Acara dihadiri oleh Gubernur Bali yang diwakili Asaisten I Pemerintahan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewan Pembina Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Rektor, Keynote Speaker, Para Narasumber, Unwar, WR III Unwar, Direktur Pascasarjana Unwar, Dekan FH Unwar, WD I, WD II, WD III FH Unwar, Dekan dikingkungan Unwar dan yang mewakili, LPD dilingkungan Prov. Bali, Dosen dlingkungan FH Unwar, Peserta Seminar dan Para Undangan.

Dekan FH Unwar Dr. Nyoman Putu Budiartha, SH., M.H., menyampaikan Seminar Nasional ini merupakan serangkaian kegiatan HUT ke 34 FH Unwar. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan serangkaian HUT yang diawali dengan Workshop Penyusunan Buku dan Bahan Ajar, hari ini Seminar Nasional dan di tanggal 29 Desember 2018 ada Puncak Acara. Seminar hari ini bertemakan eksistensi LPD dalam meningktkan perekonomian Bali. LPD ini merupakan lembaga keuangan desa adat yang dimana dalam pengawasannya tidak sama seperti bank. LPD secara internal dibentuk oleh masyarakat desa adat untuk membatu sosial ekonomi krama desa adat dan membantu kegiatan desa adat. Dalam pelakasanaanya LPD tidak mendapatkan pengawasan dari OJK dan BI yang merupakan badan pengawas keuangan. Sehingga dengan itu LPD tidak membuat laporan dan dikenakan pajak. Oleh karena itu LPD berhak mengatur diri sendiri tanpa ada keterlibatan pengawansan eksternal. Namun untuk menjaga eksistesinya pemerintah berhak mengetahui bagaimana sistem keuangan dan administrasi di LPD tersebut sehingga masyarakat percaya dan sistem di LPD berjalan secara sehat. Harapan dari Seminar Nasional mengahasilkan rumusan tentang LPD yang berguna bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk bahan kajian pembahasan LPD di Bali. Dalam seminar ini menghadirkan Keynote Speaker Hakim Mahkamah Konstitusi dan narasumber yang ahli pada bidangnya.

Rektor Unwar, Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp. ParK., dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari beberapa sumber menyebutkan secara empirik LPD sebagai lembaga keuangan Desa telah banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat desa. Namun dibalik itu, masih ada beberapa LPD yang mengalami masalah dalam administrasinya, misalnya nasabah yang tidak bisa mencairkan uang mililknya. Terdapat juga di beberapa tempat, LPD yang tidak mampu berkembang. Salah satu kekurannganya adalah tidak adanya pengawasan oleh badan pengawasan seperti BI dan OJK. Selain itu SDM di dalam LPD yang tidak kompeten sehingga LPD tidak berkemambang. Dari Seminar ini diharapkan mampu menemukan solusi untuk pemecahan masalah ini. Menciptakan aturan-aturan yang mampu mengatur kinerja LPD untuk lebih baik lagi.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Dr. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa hari lalu telah dilaksanakan peparuman dengan seluruh Bendesa Adat Se Bali yang difasilitasi Pemprov. Bali yang isinya tentang pernyataan sikap keberadaan Desa Pekraman yang akan dikembalikan ke Desa Adat. Sehingga keterlibatan seluruh komponen masyarakat sangat berpengaruh untuk terealisasinya program tersebut. Dukungan masyarakat besar perlu juga adanya dukungan akademik sehingga apa yg diinginkan dapat diwadahi dalam kajian konseptual. Harapannya Seminar Nasional ini memberikan rumusan-rumusan konseptual tentang peranan LPD sebagai lembaga keuangan Desa.

Keterlibatan Akademisi, Praktisi, dan Penggiat Budaya dan Adat dalam seminar ini akan mampu menghasilkan rumusan yang dapat membangun Bali khusunya untuk LPD. Dari 1.733 desa adat yang terdapat di Bali, hanya 1.433 desa adat yang memiliki LPD. Sehingga beberapa desa adat yang belum memiliki LPD ini merupakan suatu masalah yang harus kita carikan solusinya. Dari perkembangan LPD di Bali yang sampai saat ini memiliki omset sebesar 19 T, sangatlah perlu adanya perlindungan hukum. Sehingga ada penguatan hukum yang melindungi LPD baik dalam bentuk perda ataupun peraturan desa/awig-awig.

Dalam Sambutannya Gubernur Bali yang diwakili Asisten I Pemerintahan Kesra Sekretaris Daerah Prov. Bali, Dr. Drs. Ida Bagus Kade Subhiksu, MM., menyampaikan ucapan selamat untuk FH Unwar atas HUT ke 34 di Tahun 2018. Kita harua tetap perkuat jati diri kelembagaan demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyongsong kemajuan global. Perkembangan ekonomi Bali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatanan mencermikan masyarakat Bali yang mampu mengikuti perkembangan ekonomi. Perkembangan ini ditunjukan dengan banyak wirausaha dan perputaran ekonomi yang teratur. Untuk wilayah desa adat terdapat LPD yang telah mampu berkontribusi untuk perkembangan desa. Kinerja LPD yang baik ditunjukan dengan peningkatan modal, keuntungan dan volume usaha. Di Bali terdapat 1.433 LPD dengan aset kurang lebih 19 T yang melibatkan SDM sebanyak 8.000 orang pekerja. LPD ini bertugas dalam membangun ekonomi Desa dan memberikan modal usaha ekonomi mikro di Desa dan menciptakan lapangan perkerjaan. Dalam pelaksanaanya LPD ini bebas dari pengawasan OJK dan BI. Sehingga keberhasilan LPD tergantung pada kinerja pengurus dan peran aktif dari Krama Desa sebagai anggota LPD tersebut. Harapannya LPD terus berkembang dan mampu menetapkan LPD sebagai lembaga keungan yang sehat di Desa. Pemerintah Bali memberikan apresiasi atas peran nyata LPD dalam membangkitkan ekonomi Desa, melestarikan adat dan budaya serta mensejahterakan krama Desa. Harapannya seminar seperti ini agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan selalu berkontribusi demi kemajuan Bali.

Keynote Speaker dalam Seminar Nasional ini adalah Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MH., Hakim Mahkamah Konstitusi

Untuk Panelis I dengan materi ” LPD: Lembaga Keuangan Komunal Desa Pekraman Berbasis Hukum Adat Bali” dengan narasumber sebagai berikut :
1) Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH., Guru Besar FH Univ. Brawijaya
2) Prof. Dr. Johanes Ibrahim Kosasih, SH., MH., Guru Besar FH Univ. Warmadewa.
3) Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, SH., MH., Guru Besar Univ. Muhammadiyah Jakarta.
4) Prof. Dr. I Gede AB Wiranatha, SH., MH., Guru Besar FH Univ. Lampung.
5) Dr. I Nyoman Sukandia, SH., M.Hum., Praktisi dan Dosen FH Unwar.

Untuk Panelis II dengan materi “Status Quo Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Kegiatan Keuangan di Desa Adat” dengan Narasumber sebagai berikut :
1) Jro Gede Putu Suwena Upadesa., Ketua Majelis Utama Desa Pekraman.
2) Dr. I Gde Made Sadguna, SE., MBA., DBA., Ketua Dewan LPD.
3) Drs. Ketut Sumarta., Konsultan Adat dan Budaya.
4) I Ketut Madra, SH., MM., LPD Desa Adat Kedonganan.

Video Bali TV

Please follow and like us: